Besipae Memanas, Adu Mulut Warga dengan Pemprov NTT, Ketua Pospera TTS: Itu yang Bapak Keliru

 

MUMOLOK.BLOGSPOT.COM -

Kondisi Masyarakat adat Pubabu-Besipae, Desa Linamuti, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) , Provinsi NTT kembali memanas beberapa hari lalu, dimana rumah-rumah warga yang sebelumnya dibangun oleh Pemeprov NTT pada tahun 2020 kembali digusur oleh mereka.

Tindakan penggusuran yang meninggalkan duka untuk warga adat pubabu-Besipae dikalah musim hujan seperti sekarang ini memantik reaksi dari berbagai kalangan.

Salah satunya dari Ketua Pusat perjuangan rakyat (Pospera TTS) yang langsung bergegas turun ke lokasi kejadian dan berdialog dengan pihak Pemprov yang melakukan penggusuran seperti yang dilansir mumolok.blogspot.com dari siaran langsung Facebook @katongntt.com. Pada (22/10/2022)

Dalam dialog yang berdurasi 10 menit 29 detik tersebut, Yorim menyesalkan tindakan Pemprov yang dinilai asal-asalan dalam mengambil tindakan serta tidak memiliki legitimasi yang kuat atas tindakan penggusuran tersebut.

"Sebelum tahun 1982 ada masyarakat yang sudah menempati tanah ini (Besipae) bahkan ada bukti-bukti seperti kuburan," terangnya

Pernyataan itu kemudian dibantah oleh Pemprov NTT.

Yorim kemudian melanjutkan dengan mempertanyakan dasar penggusuran mereka dinilai keliru katanya, "dasar tindakan (penggusuran red) itukan penyerahan 1982. Lalu muncul sertifikat hak pakai. Nah dalam kawasan 3780 itu masyarakat bukan hanya yang 37 Kk itu ada masyarakat Desa mnelamnutu, mio, molo dan oe ekam itu masuk dalam kawasan itu dan sebagian masyarakat itu adalah anggotanya katong (kami red), makanya dasar itulah kami turun datang bertemu dengan bapak sebagai kepala itu kita berbicara bagaimana dengan status tinggal mereka yang masuk dalam kawasan 3780. Kan penggusuran inikan atas dasar sertifikat itu to, ucap Yorim.

Pernyataan itu kemudian ditanggapi oleh pihak Pemprov dengan memberikan ruang kepada warga untuk mengambil langkah hukum.

"Yang pertama itu begini, untuk sertifikat yang dimiliki oleh pemerintah itu adalah hak milik pemerintah. Yang kedua apabila ada yang merasa keberatan terhadap sertifikat silahkan ambil jalan pengadilan, ada pengadilan. Kita pemerintah siap menghadapi," tegas pihak Pemprov NTT.

Yorim kemudian bersepakat dengan apa yang disampaikan Pemprov NTT dan mengakui pernah berproses dijalur pengadilan kemudian menyampaikan maksudnya bahwa yang ia maksudkan adalah rasa kemanusiaan Pemprov NTT.

"Ya kita sepakat soal itu, tapi yang kita bicarakan saat ini adalah kemanusiaannya. Bapak kan berdiri didepan sinikan karna ada rakyat. Jadi tujuan kita berbicara hari adalah status mereka yang ada didalam 3780 diluar dari yang bapak gusur hari ini. Karna inikan akar menimbulkan konflik berkepanjangan . Makanya kita inginkan komunikasi yang baik antara bapak dengan kami. Duduk untuk kita bicara bagaimana dengan status tinggal mereka. Mereka inikan tinggal jauh sebelum Pemprov ambil alih. Inikan sudah ada kesepakatan antara Bapak dengan mereka kemarin it tahun 2020 itu, bahwa bapak mereka akan melakukan identifikasi lalu hari ini bapak mereka tidak melakukan itu," sesal Yorim

"Kami sudah melakukan identifikasi," kata Pemprov

"Dengan siapa," tanya Yorim

"Ini BPN sudah lakukan itu," jawab Pemprov lagi

"Itu yang bapak keliru," ucap Yorim .

Yorim melanjutkan katanya, masyarakat yang hari ini gusur tersebut tidak dilibatkan dalam proses indentifikasi tersebut yang telah disepakati. Lanjut Yorim katanya masyarakat yang tidak dilibatkan tersebut adalah mereka yang sudah tinggal lama jauh sebelum kehadiran Pemprov NTT yang memiliki sejumlah bukti-bukti kuat yang dinilai sengaja diabaikan.

"Jadi kita minta bapak mereka sebagai pemerintah yang memiliki rakyat. Kasi ruang untuk ini dong, kapan dilakukan dengan siapa dilakukan. Maksud kita begitu biar tidak ada konflik berkepanjangan tidak ada lagi bapak datang membangun, menggusur , membangun menggusur lagi," tegas Yorim

Dialog kembali memanas lagi ketika Yorim menyampaikan bahwa besoknya mereka akan melakukan pertemuan bersama dengan perwakilan masyarakat terdampak penggusuran dan langsung dijawab oleh Pemprov NTT bahwa itu urusan anda.

"Bapak jawab begitu (seperti itu red) tidak mewakili rakyat," kata Yorim

"Bukan begitu, saya kan sudah bilang saya akan sampaikan ke pimpinan nanti hasilnya bagaimana baru kita bertemu," jelas Pemprov NTT.

Dialalog tersebut kemudian berakhir dengan baik dan pihak masyarakat dan Pemprov NTT sama-sama bersepakat untuk kembali melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti kesepakatan sebelumnya.